PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here:
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK RAPERDA YOGYA TENTANG PONDOKAN KERJASAMA LKBH FH UII DENGAN PEMKOT. YOGYA Cetak E-mail
Wednesday, 21 January 2015

PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK

RAPERDA YOGYAKARTA TENTANG PONDOKAN

KERJASAMA LKBH FH UII DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

 

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, kembali menyelenggarakan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama LKBH FH UII dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pondokan. Perda di Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan pondokan diatur pertama kali pada tahun 2003 didalam perda nomor 4 tentang penyelenggaraan pondokan di kota Yogyakarta. Perda yang sudah berjalan selama 12 tahun tersebut dirasakan tidak mampu lagi untuk menyelesaiakan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pondokan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. 

Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII untuk menyelenggarakan Uji Publik yang berlangsung di ruang sidang lantai 3 kampus fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, acara tersebut di hadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, dari perwakilan instansi pemerintahan yang ada di Yogyakarta, perwakilan dari universitas baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Yogyakarta, dari perwakilan pemilik pondokan, perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Yogyakarta serta perwakilan dari pers. Agenda diskusi panel dalam penyelenggaraan uji public tersebut di sampailan oleh para nara sumber yang ahli di bidang nya dengan di pandu oleh moderator yang merupakan advokat LKBH FH UII serta dosen di Fakultas Hukum UII yaitu Bapak Ahmad Khairun H, SH.,M.Hum, kemudian pemaparan diskusi panel pertama di sampaikan oleh Direktur LKBH FH UII Bapak Zairin Harahap, SH., M.Si yang memaparkan materi raperda pondokan, kemudian pemaparan kedua disampaiakan oleh bapak M.Jazir.ASP sebagai tokoh masyarakat dan budayawan yang memaparkan permasalahan dari aspek sosial dan budaya, selanjutnya pemateri terakhir yang menyampaikan pembahasan dari aspek kebijakan hukumnya adalah Drs. ST. Totok Suryonoto, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban kota Yogyakarta. 

Penyelenggaraan uji public Raperda Pondokan tersebut berjalan sukses, terbukti dari banyak nya pesrta yang hadir serta banyak nya peserta yang antusias dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta saran yang disampaikan untuk perbaikan dari raperda yang disusun sebelum disah kan oleh Pemerintah kota Yogyakarta. Banyak pembahasan yang disampaikan oleh para narasumber, salah satu nya pemaparan dari kepala bidang pengendalian dan operasi dinas ketertiban kota Yogyakarta, Totok Suryonoto, selama kurun waktu 12 tahun, kos mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya dalam jumlah tetapi juga fungsi nya. Banyak pondokan yang kini bisa disewakan secara harian.perkembangan yang begitu pesat terkait dengan jumlah pondokan hingga tidak bisa dibedakan dalam hal praktek dengan hotel dan apartemen. Hal lain yang dipaparkan oleh Bapak M.Jazir.ASP bahwa pondokan yang ada di wilayah Yogyakarta perlu diklasifikasikan dan dipetakan berdasar tata ruang, karakteristik lingkungan, penghuni serta daya tampungnya. Hal itu penting untuk mempermudah pengawasan dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan. Diharapkan dengan penyelenggaraan uji public tersebut dapat menjadi saran dan masukan dalam penyempurnaan Raperda agar bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perkembangan pada masa sekarang serta agar dapat menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya.

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 22 January 2015 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >