PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
PENYELENGGARAAN EKSAMINASI PUBLIK DALAM KASUS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA OLEH LKBH FH UII Cetak E-mail
Wednesday, 19 February 2014

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) menyelenggarakan Eksaminasi   Publik kasus PT. Chevron Pacific Indonesia. Penyelenggaraan eksaminasi dengan judul “Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Pelanggaran Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus PT.Chevron Pacific Indonesia ”  berlangsung selama dua hari pada tanggal 12-13 Februari 2014 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Acara eksaminasi yang diselenggarakan menghadirkan enam eksaminator dari akademisi dan praktisi yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Prof.Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr. Edward O.S.Hiariej, SH., MH, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Dr.Mudzakir, SH., MH dan Dr.M.Arief Setiawan, SH., MH serta pakar hukum pidana Dr.Chairul Huda, SH., MH dan pakar hukum migas M.Hakim Nasution, SH., LL.M.Penyelenggaraan eksaminasi juga di moderatori oleh Dosen FH UII yaitu Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D dan Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum. Serta dalam penyelenggaraan eksaminasi tersebut dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi yang ada di lingkup nasional.

Penyelenggaraan eksaminasi bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dalam perkara PT.Chevron tersebut, sudah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori hukum dalam penegakan hukum pidana menurut sistem hukum pidana nasional. PT.Chevron Pacifik Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan minyak telah menandatangani kontrak dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh BP MIGAS (yang sekarang diganti menjadi SKK MIGAS) dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut salah satu klausula disebutkan adanya asset recovery, yaitu segala bentuk pengeluaran mengenai obyek yang diperjanjikan akan dibiayai oleh PT.Cevron Pacifik Indonesia sebagai biaya operasional yang harus dikeluarkan yang akan diganti pada perhitungan akhir kontrak. Dalam kontrak terdapat kewajiban PT.Chevron Pacifik Indonesia untuk mengolah limbah tanah yang tercemar minyak (limbah B3) yang berasal dari pertambangan minyak PT.Chevron Pacifik Indonesia telah menunjuk PT.Green Planet Indonesia T. Sumigitha Jaya untuk melaksanakan proses pengolahan limbah B3.

Dalam penyelenggaraan eksminasi tersebut diharapkan untuk dapat memperoleh pengetahuan dan pendalaman dalam simpulan hasil dari eksaminasi yang obyektif dan ilmiah menurut hukum pidana (materiil dan formil) mengenai penerapan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.Oleh karena itu dalam penyelenggaraan di hari kedua hari Kamis, 13 Februari 2014 dapat diambil kesimpulan bahwa Perkara Pelanggaran Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) oleh PT.Chevron Pacifik Indonesia (PT.CPI) yang dikerjakan PT.Green Planet Indonesia (GPI)dengan PT.Sumigita Jaya (SGJ) bukanlah perkara pidana korupsi dengan melihat latar belakang perbuatannya kasus ini cenderung masuk ke perkara keperdataan atau hukum administrasi di bhidang pengolahan lingkungan hidup.

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 20 February 2014 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar