PRESS RELEASE PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Wednesday, 10 June 2015

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membawa konsekuensi bagi penyelenggara pemerintahan desa untuk memiliki kapasitas dan pemberian pelayanan publik yang lebih baik. Di samping itu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel akan semakin menguat. Oleh karena itu pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan berbagai aspek hukum yang menyertainya menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan keadaan tersebut  pada Senin tanggal 08 Juni 2015 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) menyelenggaraan workshop dengan tema : Aspek Hukum dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa : Upaya  Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel.

Penyelenggaraan Workshop ini menjadi penting dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada kepala desa ataupun perangkat desa dalam rangka melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab, sehingga sejak awal dapat mencegah timbulnya masalah hukum baik semasa menjabat maupun setelah tidak lagi menjabat.

Workshop dihadiri oleh seluruh camat dan kepala desa yang ada di wilayah Gunung Kidul. Tujuan Kegiatan untuk memberikan pembekalan materi kepada kepala desa/perangkat desa dan camat terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan aspek hukum pertanggung jawabanya. Serta untuk mendorong terwujudnya pemrintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pemaparan materi yang disampaikan beragam dari segi menejemen pengelolaan sampai dengan segi hukum nya. Pemaparan tentang manajemen pengelolaan keuangan desa disampaikan oleh Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si, terkait dengan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan oleh Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H serta terkait tentang Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan oleh Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 11 June 2015 )