Diskusi Publik Kebijakan Hukum tentang Penanganan GEPENG di Yogyakarta dalam Perda No. 1 Th. 2014
Thursday, 12 February 2015

09/02/2015 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII), menyelenggarakan diskusi public kerjasama dengan Departemen Hukum Pidana FH UII bertempat di Auditorium LKBH FH UII pada hari Senin, 09 Februari 2015. Dihadiri oleh para peserta dari berbagai kalangan yaitu, dari Instansi Pemerintah Dinas Sosial Wilayah Yogyakarta, akademisi, mahasiswa hukum universitas di Yogyakarta, Lembaga Swadaya masyarakat dan Pers. Diskusi tersebut bertemakan mengenai Kebijakan Hukum tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta dalam Regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2014. Tema tersebut penting untuk dibahas karena ada beberapa pasal di dalam Perda tersebut yang mengandung unsur kriminalisasi dalam penegakan hukum nya.

Gelandangan dan pengemis yang hidup di jalan merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Banyak hal yang menyebabkan mereka hidup dijalanan, factor internal seperti keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, kurang perhatian, anak mendapat kekerasan dari orang tua, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Dan factor eksternal seperti pengaruh dari teman bermain diluar dan lingkungan luar.Melihat fenomena diatas diperlukan paying hukum Perda penanganan gelandangan dan pengemis dan Pergub tentang tata cara penjangkauan yang bersifat persuasive. Sehingga proses penjangkauan gelandangan dan pengemis dilakukan persuasive memanusiakan manusia. Pemaparan tersebut merupakan kata pengantar yang disampaikan oleh nara sumber Cabib Wibowo, Kelapa LSM Hafara. Selain itu dijelaskan juga oleh Cabib Wibowo mengenai pandangan public atau masyarakat tentang peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng. Selain itu disampaikan oleh nara sumber lain mengenai dasar pemikiran, tujuan, dan prinsip-prinsip kebijakan public yang mendasari dikeluarkannya perda no 1 tahun 2014 tentang penanganan Gepeng oleh Drs.Untung Sukaryadi, M.M (Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Dijelaskan mengenai pentingnya pembuatan Perda tersebut, dikarenakan penanggulangan gelandangan pengemis yang telah dilakukan selama ini, dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu preventif, represif, dan rehabilitative belum mampu memecahkan persoalan gelandangan dan pengemis. Yang lebih menonjol justru upaya represif yang cenderung mengkriminalkan sedangkan upaya rehabilitative belum mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah DIY perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dan sesuai dengan perubahan pendekatan yang digunakan penyelesaian masalah kesejahteraan social maupun perubahan dalam birokrasi pemerintah. Selain itu dari segi pidana disampaikan oleh nara sumber yaitu Muhammad Abdul Kholiq A.F., SH.,M.Hum (Praktisi dan akademisi di Fakultas hukum UII) penjelasan beliau tentang perspektif hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi dalam Perturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng. Dalam pemaparannya beliau berkesimpulan bahwa mengingat adanya sejumlah kelemahan dalam penerapan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dan atau terhadap orang yang berkaitan dengan keberadaan gepeng, maka sebaiknya berbagai kelemahan dalam Perda tersebut ke depannya dikaji ulang bahkan lebih disarankanuntuk dilakukan De-Kriminalisasi.Penanganan fenomena gepeng di DIY lebih baik jika menekankan dan mengoptimalkan penggunaan berbagai pendekatan bersifat non penal (bukan dengan hukum pidana). Seperti pendekatan preventif, koersif, rehabilitative, dan pendekatan reintegrasi social yang memaksimalkan peran serta masyarakat luas. Nara sumber terakhir yang memaparkan tentang perspektif hukum administrasi Negara terhadap kebijakan penanganan gepeng dalam Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gepeng yaitu bapak Zairin harahap, Sh., M.Si (Praktisi dan akademisi di Fakultas hukum UII) yang menjelaskan pula bahwa adanya Perda Gepeng tersebut adanya kriminalisasi terhadap para “Dermawan”, kurang bijak adanya kriminalisaasi tehadap para dermawan karena motif orang memberikan bantuan sangat variatif. Terkadang orang member karena ada rasa takut atau untuk keselamatan dan kenyamanan dirinya atau agar tidak diganggu atau karena merasa iba sehingga perlu member bantuan dan sebagainya. Untuk memaksimalkan penangan gepeng perlu memaksimalkan sosialisasi, peranserta masyarakat dan razia. Jika hal itu dimaksimalkan, maka tidak perlu mengkriminalisasikan, para dermawan. Karena para dermawan itu memberikan bantuan bukanlah bertujuan untuk memelihara eksistensi gepeng.

Dari adanya pemaparan oleh ke empat nara sumber tersebut, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang banyak pertanyaan-pertanyan diajukan oleh para peserta. Diharapkan dengan adanya diskusi public ini, Pemerintah Yogyakarta bisa merevisi kembali Perda yang telah dibuat pada akhir tahun 2014 kemarin khususnya revisi kebijakan mengenai ketentuan kriminalisasi saksi yang dipergunakan.