PENYELENGGARAAN PELATIHAN HUKUM PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG OLEH LKBH FH UII
Tuesday, 30 December 2014

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) kembali menyelenggarakan pelatihan hukum dengan Pemerintah kabupaten atau kota yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akhir tahun 2014 kemarin tepatnya tanggal 22-24 Desember 2014 Pemerintah Kota Tanjung Pinang memilih LKBH FH UII sebagai penyelenggara Pelatihan Penanganan Perkara Hukum untuk para pegawai biro/bagian hukum pemerintah kota Tanjung Pinang. Pelatihan tersebut terselenggara karena tuntutan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementereian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dari adanya Permendagri tersebut sangat diperlukan pedoman, pembekalan untuk para pegawai terutama bagian hukum dalam hal penanganan perkara hukum.


 

Pelatihan pada akhir bulan Desember lalu diselenggarakan di hotel Santika, dengan menghadirkan Nara Sumber yang ahli didalam bidang penyelesaian permasalahan hukum khususnya yang dialami oleh Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti permasalahan hukum pidana, perdata dan TUN. Nara Sumber yang dihadirkan diantara nya adalah Teguh Sri Raharjo, SH., MH, Dr.Abdul Jamil, SH., MH, dan Direktur LKBH sendiri yaitu Bapak Zairin Harahap, SH., M.Si. Antusias peserta yang ingin tahu terkait dengan teknik dan strategi penanganan perkara pidana, perdata maupun TUN sangat terlihat ketika sesi diskusi peserta dengan nara sumber. Banyak dari peserta yang menanyakan materi atau pun permasalahan yang peserta hadapi ketika menyelesaikan perkara di lingkungan pemerintah kota Tanjung Pinang.

Penyelenggaraan pelatihan ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pegawai pemerintah daerah yang menangani persoalan hukum, khususnya bagi staf biro/ bagian hukum pemerintah daerah tentang teknik dan strategi penanganan perkara hukum secara litigasi dan non litigasi. Dan diharapkan dengan terselenggarnya pelatihan hukum tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang menangani masalah hukum, khususnya staf biro/ bagian hukum di bidang penanganan perkara hukum terutama dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi.

Pemutakhiran Terakhir ( Tuesday, 30 December 2014 )