PENYELENGGARAAN PELATIHAN HUKUM PENANGANAN PERKARA PEMKAB. KUTAI KERTANEGARA OLEH LKBH FH UII
Wednesday, 17 December 2014

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) menyelenggarakan pelatihan hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara. Penyelenggaraan Pelatihan ini berjudul“Teknik dan Strategi Penanganan Perkara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara “.Dasar penyelenggaraan pelatihan, mengingat bahwa semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan semakin tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah menimbulkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri 12/ 2014). Dasar pemikiran tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara termasuk di lingkungan pemerintah daerah.

Dari adanya dasar pemikiran tersebut LKBH FH UII pada tanggal 26-28 November 2014 menyelenggarakan Pelatihan Hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara yang berlangsung di Hotel Cavinton Yogyakarta dengan menghadirkan Nara Sumber yang ahli didalam bidang penyelesaian permasalahan hukum khususnya yang dialami oleh Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti permasalahan hukum pidana, perdata dan TUN. Nara Sumber yang dihadirkan diantara nya adalah Dr.M.Arief Setiawan, SH, Dr.Abdul Jamil, SH., MH, dan Direktur LKBH sendiri yaitu Bapak Zairin Harahap, SH., M.Si.

Penyelenggaraan pelatihan ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pegawai pemerintah daerah yang menangani persoalan hukum, khususnya bagi staf biro/ bagian hukum pemerintah daerah tentang teknik dan strategi penanganan perkara hukum secara litigasi dan non litigasi. Dan diharapkan dengan terselenggarnya pelatihan hukum tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang menangani masalah hukum, khususnya staf biro/ bagian hukum di bidang penanganan perkara hukum terutama dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi.

Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 17 December 2014 )