22 Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tidak Berizin
Wednesday, 01 October 2014

22 Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tidak Berizin

 

Keberadaan menara sangat berpengaruh dengan pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator ponsel. Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha operator ponsel. Tidaklah heran apabila kemudian menara telekomunikasi bermunculan dan tidak memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah serta mengabaikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi.

Oleh :

Satrio Ageng Rihardi

Vita Tamara Kusuma

Lamsakdir

 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin maju dan berkembang secara pesat membuat sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi tersebut ikut berkembang secara pesat pula. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang, maka teknologi akan sulit sekali untuk berkembang. Teknologi yang saat ini sedang gencar di kalangan masyarakat adalah telepon selular (ponsel). Ponsel menjadi kebutuhan masyarakat modern yang bukan merupakan barang mewah lagi. Sehingga Produsen ponsel sangat agresif untuk memproduksi berbagai jenis ponsel dengan harga yang bervariasi. Hal ini berdampak besar bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang operator telekomunikasi untuk mendirikan menara-menara telekomunikasi di berbagai daerah. 

Keberadaan menara sangat berpengaruh dengan pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator ponsel. Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha operator ponsel. Tidaklah heran apabila kemudian menara telekomunikasi bermunculan dan tidak memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah serta mengabaikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi. Hal ini akan sangat sekali berdampak negatif, maka pengaturan yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 dikatakan bahwa Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi dalam pembinaan harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni dengan menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Pendirian bangunan menara telekomunikasi haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut para pelaku usaha perusahaan menara telekomunikasi mematuhi sepenuhnya peraturan yang telah dibuat. Misalnya dalam pendirian menara telekomunikasi belum memenuhi persyaratan administratif, tetapi kebanyakan perusahaan sudah mendirikan menara sebelum turun izin. Persyaratan administratif mengharuskan setiap perusahaan memiliki izin untuk mendirikan menara telekomunikasi dari dinas terkait, akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali para pelaku usaha operator ponsel yang tidak memperhatikan persyaratan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendirikannya. Pelanggaran seperti ini banyak terlihat di Kota Yogyakarta, hal ini dinyatakan oleh Darsono selaku Kepala Seksi Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Menurutnya berdasarkan data dari Dinas Perizinan sekarang ini banyaknya menara adalah 113 menara telekomunikasi yang berdiri di kawasan Kota Yogayakarta. Dari 113 menara telekomunikasi inilah, 91 menara yang berdiri sudah memiliki izin mendirikan dari Dinas Perizinan, namun sisanya yakni 22 menara telekomunikasi belum memiliki izin mendirikan menara di Kota Yogyakarta. Kemudian penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaran pendirian menara telekomunikasi ini, menurut beliau ada dua pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni untuk Dinas Perizinan penegakan yang dilakukan hanya terhadap kegiatan-kegiatan pendirian menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin mendirikan menara, namun untuk kegiatan-kegiatan yang pendirian menara telekomunikasi belum memiliki izin mendirikan menara, maka merupakan keweangan dari Dinas Ketertiban dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan hukum Dinas Perizinan berkaitan dari sisi administratif dan Dinas Ketertiban ini berkaitan dengan penagakan dari sisi administratif serta pidana terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin dan izinnya sudah mati. Sedangkan dalam pendirian menara telekomunikasi yang berdiri di kawasan khususnya Yogyakarta harus memperhatikan syarat-syarat khusus dalam mendrikannya. Hal ini sangat diperlukan karena berkaitan sekali dengan tata kota Yogyakarta. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha menara telekomunikasi adalah yang pertama diawali dari sisi proses, melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap warga sekitar terlebih dahulu yakni minimal 1,5 meter dari tinggi menara telekomunikasi yang berdiri. Hal ini dilakukan karena pendirian menara itu sangat rentan sekali dengan konflik sosial, seringkali terjadi konflik antara warga terhadap pelaku usaha. Konflik itu muncul biasanya karena ada ketidaksesuaian atau tidak setuju akan adanya pendirian menara yang dilakukan oleh pelaku usaha di sekitar rumah mereka. Pendirian menara ini tidak jauh berkaitan dengan lingkungan, apabila menara telekomunikasi itu sudah berdiri, maka wajib pelaku usaha tersebut untuk memberikan asuransi untuk kelangsungan hidup terhadap warga sekitar yang mungkin ditakutkan yakni suatu saat terkena akan dampak dari radiasi menara telekomunikasi tersebut yang sangat merugikan warga sekitar. Walaupun selama ini belum ada korban yang terkena dampak tersebut, alangkah baiknya kalau mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Setelah kondisi masyarakat sudah selesai, maka proses sealnjutnya yakni menyusun dokumen lingkungan. Penyusunan dokumen ini, berkaitan dari SKPD lain yang mengurusi pendirian menara, apabila sudah lengkap dari SKPD lain sudah disahkan, maka yang terakhir ke Dinas Perizinan dan akan menerbitkan Izin Mendirikan Menara tersebut. Penerbitan izin mendirikan menara ini paling lama memakan waktu selama 14 hari kerja. Maka untuk pendirian menara telekomunikasi telah diperbolehkan karena prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk menanggulangi adanya pendirian menara telekomunikasi yang tidak beraturan, maka diterbitkan Peraturan Wilayah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi. Sejak diterbitkan Perwal ini, Dinas Perizinan tidak lagi menerbitkan izin mendirikan menara, sehingga tidak ada peluang bagi para pelaku usaha operator untuk mendirikan menara telekomunikasi lagi. Akan tetapi sampai sekarang jumlah menara telekomunikasi yang berdiri itu sebanyak 113 menara. 91 diantaranya merupakan menara yang berizin dan sisanya yang 22 menara itu tidak berizin. Jadi menara sebanyak 91 itu sudah ada dan boleh berdiri karena proses pendiriannya sebelum diterbitkan Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tersebut. Maka untuk 22 menara tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketertiban. Walaupun di dalam Perwal Nomor 61 tahun 2011 tidak dinyatakan batasan mengenai kuota mendirikan menara, akan tetapi pemilik menara tidak sewenang-wenang dengan mudahnya mendirikan menara telekomunikasi tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan Perwal Izin Mendrikan Bangunan (IMB) dalam melakukan pembatasan pendirian menara telekomunikasi. Otomatis pelaku usaha tidak dapat mendirikan untuk bangunan menara telekomunikasi yang baru. Kota Yogyakarta memiliki Peraturan Daerah untuk memungut biaya retribusi/pajak dari mendirikan menara telekomunikasi. Retribusi yang kaitannya dengan IMB dan Hinder Ordonantie (Izin Gangguan). IMB ini dilakukan hanya sekali untuk selamanya, kemudian HO ini dilakukan 5 tahun sekali untuk pembaharuan. Maka pemerintah Kota Yogyakarta hanya bisa memungut biaya dari IMB dan HO yang mana biaya tersebut sangat kecil dibanding penghasilan yang didapat pengusaha tersebut. Padahal yang dihasilkan oleh pelaku usaha menara sehari saja bisa mencapai jutaan rupiah bahkan ratusan juta. Menurut Darsono “Padahal pemasukan dana untuk pemerintahan Kota Yogyakarta saja relatif sedikit, akan tetapi para pelaku usaha menara telekomunikasi tidak memperhatikan hal tersebut, yang ada dalam pemikiran mereka yakni semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak untuk perusahaan mereka”. Karena pemikiran inilah yang membuat pelaku usaha itu nekat untuk mendirikan tanpa memperhatikan dan memenuhi prosedur pendirian menara telekomunikasi. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perizinan ada 22 menara telekomunikasi yang berdiri tanpa ada izin mendirikan menara telekomunikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena menara telekomunikasi berdiri tanpa izin merupakan kewenangan dari Dinas Ketertiban dan Satpol PP, maka dinas tersebut yang berhak menegakkan hukum terhadap pelanggaran pendirian menara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku usaha yang mendirikan menara tanpa izin adalah yang pertama diberikan peringatan tiga kali untuk membongkar sendiri, dan setelah peringatan itu tidak diindahkan oleh pelaku usaha telekomunikasi, maka turun surat perintah dari Wali Kota Yogyakarta terhadap Dinas Ketertiban dan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran paksa. Kemudian penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan kaitannya hanya dengan sanksi administratif yakni dengan cara pencabutan izin menara telekomunikasi, apabila ada pelanggaran maka diberikan peringatan tiga kali terlebih dahulu sebelum pencabutan izin mendirikan menara. Namun setelah peringatan kemudian menindaklanjuti sesuai dengan apa yang disarankan, maka otomatis tidak akan di cabut izinnya. Berdasarkan penuturan Darsono selaku Kepala Seksi Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, harus dilakukan antisipasi untuk meminimalisir pendirian menara telekomunikasi yang tidak menggunakan izin. Maka menurut beliau memanfaatkan menara yang sudah ada dijadikan menara bersama selama daya topang menara tersebut mampu menopang lagi pemancar baru sehingga penggunaan menara dapat digunakan secara optimal. Kemudian dari sisi pengawasan Dinas Perizinan kurang mencukupi di banding adanya menara telekomunikasi yang berdiri, maka perlu ditambah personel khususnya di bidang pengawasan.
Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 01 October 2014 )