PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
22 Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tidak Berizin
Wednesday, 01 October 2014

22 Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tidak Berizin

 

Keberadaan menara sangat berpengaruh dengan pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator ponsel. Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha operator ponsel. Tidaklah heran apabila kemudian menara telekomunikasi bermunculan dan tidak memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah serta mengabaikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi.

Oleh :

Satrio Ageng Rihardi

Vita Tamara Kusuma

Lamsakdir

 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin maju dan berkembang secara pesat membuat sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi tersebut ikut berkembang secara pesat pula. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang, maka teknologi akan sulit sekali untuk berkembang. Teknologi yang saat ini sedang gencar di kalangan masyarakat adalah telepon selular (ponsel). Ponsel menjadi kebutuhan masyarakat modern yang bukan merupakan barang mewah lagi. Sehingga Produsen ponsel sangat agresif untuk memproduksi berbagai jenis ponsel dengan harga yang bervariasi. Hal ini berdampak besar bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang operator telekomunikasi untuk mendirikan menara-menara telekomunikasi di berbagai daerah. 

Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 01 October 2014 )
Selengkapnya...
 
Fenomena Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Islam di Indonesia
Wednesday, 01 October 2014

Fenomena Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Islam di Indonesia

Oleh

Ockhy Loedvian Z dan Winidyari Annisa Sari

            Islamic State of Iraq and Suriah menjadi fenomena di awal Tahun 2014 masyarakat internasional sering menyebutnya ISIS, gerakan tersebut akhir-akhir ini sangat menyita perhatian dunia berawal dengan tindakan pengusiran keluarga kristen di Irak dan melakukan kejahatan kemanusiaan lain seperti memenggal leher jurnalis Asing, menyandera tentara dan melakukan tindakan kekerasan bahkan militan ISIS memaksa orang-orang sesama Islam beraliran Syiah, Sunni, dan Yazidi pergi dari rumah mereka dan merampas harta-hartanya. (Sumber: Kompas/CAL, Diolah dari Reuters/AFP). Sedikit mengulas tentang pemahaman ISIS dari beberapa literatur yang ada ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam sebagai bukti kebrutalan ISIS menghancurkan gereja, membunuh jurnalis, menyandera dan memaksa orang-orang yang tidak sepaham dengan ajarannya keluar dari rumah bahkan sampai keluar dari wilayah kekuasaannya dan lain-lain. Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. (http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam). 

Selengkapnya...
 
“Diskresi/Diponeering dalam Ruang Lingkup Kejaksaan” “Keputusan deponeer merupakan keputusan Jaksa A
Wednesday, 01 October 2014

Diskresi/Diponeering dalam Ruang

Lingkup Kejaksaan

“Keputusan deponeer merupakan keputusan Jaksa Agung secara administratif kenegaraan yang bersifat konkret karena berbentuk keputusan individual. Secara khusus mengacu kepada seseorang dan/atau badan hukum dan bersifat final karena hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan tersebut.”

Oleh :

Aldhy Sanjaya Putra

Himsar Alfin Trijatmoko

Rendi Panalosa

 

                Sebelum berjalan lebih jauh kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan Diskresi atau Diponeering disertai dengan menurut beberapa ahli bahwasanya sangat perlu untuk menegaskan pengertian diskresi. Beberapa pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi, menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan ”kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Selanjutnya Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut “Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).”

 

 

Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 9 - 12 dari 20

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar