PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
PENYELENGGARAAN PELATIHAN HUKUM PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG OLEH LKBH FH UII
Tuesday, 30 December 2014

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) kembali menyelenggarakan pelatihan hukum dengan Pemerintah kabupaten atau kota yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akhir tahun 2014 kemarin tepatnya tanggal 22-24 Desember 2014 Pemerintah Kota Tanjung Pinang memilih LKBH FH UII sebagai penyelenggara Pelatihan Penanganan Perkara Hukum untuk para pegawai biro/bagian hukum pemerintah kota Tanjung Pinang. Pelatihan tersebut terselenggara karena tuntutan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementereian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dari adanya Permendagri tersebut sangat diperlukan pedoman, pembekalan untuk para pegawai terutama bagian hukum dalam hal penanganan perkara hukum.


 

Pemutakhiran Terakhir ( Tuesday, 30 December 2014 )
Selengkapnya...
 
PENYELENGGARAAN PELATIHAN HUKUM PENANGANAN PERKARA PEMKAB. KUTAI KERTANEGARA OLEH LKBH FH UII
Wednesday, 17 December 2014

LKBH FH UII  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) menyelenggarakan pelatihan hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara. Penyelenggaraan Pelatihan ini berjudul“Teknik dan Strategi Penanganan Perkara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara “.Dasar penyelenggaraan pelatihan, mengingat bahwa semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan semakin tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah menimbulkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri 12/ 2014). Dasar pemikiran tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara termasuk di lingkungan pemerintah daerah.

Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 17 December 2014 )
Selengkapnya...
 
Maraknya Penjualan Obat Penenang Secara Bebas
Thursday, 02 October 2014

Maraknya Penjualan Obat Penenang Secara Bebas

Berbagai permasalahan hidup yang banyak dialami saat ini, disikapi berbeda oleh masing-masing orang. Ada sebagian orang yang mampu mengatasi masalah tersebut dengan pikiran tenang, namun ada juga sebagian orang yang tidak mampu mengatasinya. Orang yang tidak mampu mengatasi masalahnya cenderung menggunakan media lain sebagai pelampiasan. Salah satunya adalah dengan meminum obat antidepresan untuk mengurangi stres berkepanjangan.

 

Oleh:

Yusti Yesi Kartika

Dewi Larasati

Pradita Wulandari

 

Banyak orang yang terbiasa membeli obat-obatan secara bebas di warung atau apotek tanpa resep dari dokter. Obat-obatan memang umum digunakan, tetapi apabila salah dosis atau digunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan masalah kesehatan semakin memburuk. Obat-obatan yang dijual di apotek atau warung memang paling mudah dijangkau ketika sakit kepala, gigi atau sakit ringan lainnya melanda. Seperti yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah penjualan secara bebas berbagai macam obat antidepresan atau obat penenang.

Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 5 - 8 dari 20

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar