PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Fenomena Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Islam di Indonesia
Thursday, 02 October 2014

Fenomena Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Islam di Indonesia

Oleh

Ockhy Loedvian Z dan Winidyari Annisa Sari

            Islamic State of Iraq and Suriah menjadi fenomena di awal Tahun 2014 masyarakat internasional sering menyebutnya ISIS, gerakan tersebut akhir-akhir ini sangat menyita perhatian dunia berawal dengan tindakan pengusiran keluarga kristen di Irak dan melakukan kejahatan kemanusiaan lain seperti memenggal leher jurnalis Asing, menyandera tentara dan melakukan tindakan kekerasan bahkan militan ISIS memaksa orang-orang sesama Islam beraliran Syiah, Sunni, dan Yazidi pergi dari rumah mereka dan merampas harta-hartanya. (Sumber: Kompas/CAL, Diolah dari Reuters/AFP). Sedikit mengulas tentang pemahaman ISIS dari beberapa literatur yang ada ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam sebagai bukti kebrutalan ISIS menghancurkan gereja, membunuh jurnalis, menyandera dan memaksa orang-orang yang tidak sepaham dengan ajarannya keluar dari rumah bahkan sampai keluar dari wilayah kekuasaannya dan lain-lain. Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. (http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam). 

Selengkapnya...
 
“Diskresi/Diponeering dalam Ruang Lingkup Kejaksaan” “Keputusan deponeer merupakan keputusan Jaksa A
Thursday, 02 October 2014

Diskresi/Diponeering dalam Ruang

Lingkup Kejaksaan

“Keputusan deponeer merupakan keputusan Jaksa Agung secara administratif kenegaraan yang bersifat konkret karena berbentuk keputusan individual. Secara khusus mengacu kepada seseorang dan/atau badan hukum dan bersifat final karena hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan tersebut.”

Oleh :

Aldhy Sanjaya Putra

Himsar Alfin Trijatmoko

Rendi Panalosa

 

                Sebelum berjalan lebih jauh kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan Diskresi atau Diponeering disertai dengan menurut beberapa ahli bahwasanya sangat perlu untuk menegaskan pengertian diskresi. Beberapa pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi, menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan ”kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Selanjutnya Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut “Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).”

 

 

Selengkapnya...
 
Dalam rangkaian Orientasi pembela Umum LKBH FH UII tahun 2014 banyak acara yang diselenggarakan baik
Thursday, 02 October 2014

Public speaking merupakan salah satu kegiatan yang difasilitaskan bagi Pembela Umum LKBH FH UII yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari jumad pukul 09.00 hingga pukul 11.00 yang bertempat di auditorium LKBH FH UII. dan diisi oleh Mr Yono yang kesehariannya mengajar di Lembaga Khursus Bahasa Inggris dalam praktiknya acara  public speaking ini mengajarkan tata cara berbahasa Inggris yang baik dan benar, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan bertemu dengan klien yang berbeda Negara, sedangkan bahasa Inggris sendiri sudah menjadi bahasa internasional yang rata- rata sudah dimengerti bagi Negara lain. dengan diadakannya public speaking ini akan mempermudah bagi Pembela Umum LKBH FH UII untuk berinteraksi secara baik dan benar kepada klien. Selain public speaking ada juga seminar tentang problematika eksekusi putusan pengadilan.

Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 13 - 16 dari 23

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar