PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Beranda
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
SIARAN PERS TENTANG PENGUSIRAN TANPA SOLUSI PKL DI JALAN ABU BAKAR ALI KOTA YOGYAKARTA
Monday, 06 November 2017

 

web
 
       Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menamakan perkumpulannya Komite Perjuangan Pedagang Kaki Lima Anti Penggusuran (KPKP), yang kesehariannya mencari penghidupan dengan berjualan di trotoar sisi utara dan selatan jalan Abu Bakar Ali khususnya barat jalan simpang Krasak, mengadukan nasib mereka kepada LKBH FH UII pada tanggal 13 september 2017.

 Berdasarkan aduan PKL tersebut terdapat poin penting yaitu :

1.      PKL telah mulai berdagang di Abu Bakar Ali sejak tahun 1985 , selanjutnya disusul berturut-turut pada tahun 1986, 1998, 2000, 2003, dan 2005 PKL  mulai melakukan kegiatan berjualanya di sepanjang Jalan Abu Bakar Ali, seperti jual beli perlengkapan dan aksesoris kendaraan bermotor, Helm, Angkringan, Nasi Goreng dan lain-lain.

2.      Pada tanggal 13 September 2017, para PKL menerima Surat Undangan Nomor: 005/6/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta c.q. Satuan Polisi Pamong Praja yang intinya mengagendakan acara “Rapat Koordinasi Permasalahan PKL di Jalan Abu Bakar Ali”, namun dalam  rapat tersebut pada intinya memberikan instruksi kepada para PKL untuk menghentikan kegiatan usahanya dan mengosongkan tempat usahanya per 30 September 2017 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

3.      Sejak berdirinya bangunan masing-masing PKL, PKL telah memiliki izin penggunaan lokasi yang legal, namun sejak tahun 2014 mengalami kesulitan tanpa alasan yang jelas dalam mengurus perpanjangan izin yang merupakan wewenang Camat Gondokusuman. Sehingga, PKL tidak dapat memperpanjang izin hingga sekarang.

4.      Berdasarkan Lampiran I Nomor 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa tidak ada larangan bagi para PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya di trotoar Jalan Abu Bakar Ali baik sisi utara dan selatan.

5.     Tindakan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sejatinya melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak.  Berdasarkan pasal tersebut, maka negara sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut yaitu melindungi mata penceharian warganya tidak terkecuali para PKL. Apabila Pemerintah Kota Yogyakarta hendak melakukan tindakan penggusuran, maka seharusnya disertai dengan pemberian pembinaan dan penataan PKL dan tidak serta merta dilakukan tanpa adanya alternative solusi berupa pemindahan tempat usaha dan atau relokasi. Sehingga tindakan penggusuran tersebut  tidak mencabut hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya.

6.      LKBH FH UII sebagai kuasa hukum PKL Abu Bakar Ali, pada tanggal 26 September 2017 telah  melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

 

 

Yogyakarta, 28 September 2017

Hormat Kami,

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII Yogyakarta

 

 

Pemutakhiran Terakhir ( Friday, 17 November 2017 )
 
HOAX, ANCAMAN DAN PENYIKAPANNYA
Monday, 06 November 2017

Oleh:

Arif Setiawan

Fither Novi

Dimas Mahardika

 Era kecanggihan membawa arus perubahan begitu cepat. Untuk mengakses informasi kini masyarakat tidak perlu bersusah payah mendatangi suatu tempat untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Ataupun mengirim merpati pos guna memberi kabar kepada sanak saudaranya. Cukup dengan smartphone dan mengakses didalamnya dengan berbagai aplikasi.

Derasnya arus teknologi informasi memang memberikan dampak positif. Akan tetapi disatu sisi  perlu juga dicermati mengenai dampak negatifnya. Berbagai kemudahan yang ditawarkan akan teknologi tersebut, cenderung dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menyebarkan berita palsu atau yang akrab disebut hoax. Demi kepentingan yang menguntungkan diri sendiri ataupun kepentingan kelompoknya, mereka rela menebar stigma negatif atas suatu peristiwa berdasarkan fakta palsu yang dapat meruntuhkan reputasi dan nama baik seseorang.

Negara kita sebenarnya sudah memiliki regulasi mengenai hoax.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyebutkan  (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Meskipun demikian, regulasi tersebut akan menjadi tumpul apabila dalam penegakannya tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum hanya akan bisa memproses apabila ada laporan yang berupa aduan dari pihak terkait, karena hoax adalah termasuk delik aduan. Delik yang hanya akan bisa diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait adalah pihak yang mendengar, melihat atau mengalami ataupun pihak yang berkepentingan atas itu.

Terlebih saat ini negara kita akan menyelenggarakan pemilu serentak di daerah. Momentum menyebarkan berita bohong dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggug jawab untuk menyerang calon kepala daerah. Sebagai contoh seperti pada dugaan kasus penistaan agama yang didugakan kepada Ahok, dimana kata-kata  Ahok diplintirkan hingga memicu kemarahan masyarakat. Ahok menyampaikan bahwa program kerja yang baik yang diwujudkan dalam pemerintahannya, akan diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya, selama program tersebut adalah program yang baik. Tetapi, Ahok yang memang dikenal sebagai sosok yang kurang baik dalam komunikasi politik, kemudian menyebutkan kalimat yang menjurus ke SARA. Terdapat bagian yang dihapus dan penambahan komentar atas video tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum penyebar berita dan disebarluaskan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai manipulasi, karena dengan sengaja mengunggah video yang tidak sesuai dengan aslinya dengan memotong kata-kata Ahok yang kemudian menjadikan video tersebut menjadi provokatif.

Penegakkan hukum yang terkait dengan UU ITE terkhusus pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya terkait penyebaran berita bohong atau hoax di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Meskipun sudah jelas diatur dalam undang-undangnya, namun pada prakteknya untuk bagian penyebaran berita bohong atau hoax maupun manipulasi masih sulit untuk ditegakkan.

Bahwa dengan adanya kasus-kasus hoax yang berkembang di media sosial saat ini, tentu sangat mengkhawatirkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebebasan mengemukakan pendapat memang perlu dijunjung tinggi, tetapi kebebasan tanpa batas justru akan menimbulkan perpecahan kesatuan dalam bernegara. Hal ini merupakan ancaman yang serius apabila tidak segera ditindak lanjuti. Kebiasaan masyarakat kita yang acuh dan terlalu mudah menerima informasi tanpa klarifikasi sumber informasi adalah momok. Kebiasaan ini pada akhirnya bisa menciptakan opini publik tersebar secara masal dan tidak terkontrol.  Untuk beberapa topik mungkin hal tersebut tidaklah seberapa, akan tetapi dalam topik yang vital seperti dalam kasus yang menyangkut SARA, maka jelas hoax merupakan ancaman yang serius bagi negara.

Melihat beberapa fenomena yang terjadi saat ini, sangat perlu adanya sinergitas dari pemerintah dan masyarakat untuk memutus matarantai hoax. Langkah konkrit yang telah diambil oleh Kominfo untuk memblokir situs-situs hoax yang beredar perlu diapresiasi. Akan tetapi langkah tersebut tidaklah cukup untuk memutus matarantai hoax. Soasialisasi akan sebuah literasi perlu dipahamkan kepada mayarakat, mengingat mereka adalah konsumen utama. Sudah saatnya apabila masyarakat lebih dewasa dalam menyikapi sebuah informasi. Selektif dan klarifikasi tentu merupakan hal yang sangat penting. Apabila ragu akan sebuah berita, maka hendaknya meng-crosscheck ulang. Jika berita tersebut merugikan dan cenderung hoax maka hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dapat ditindak lanjuti.

 
APAKAH UNDANG-UNDANG ORMAS MASIH MENJADI PENGAWAL KEBHINEKAAN!!
Monday, 06 November 2017

Oleh :

PNM Tuhata Bangun

Erwin Suryo Prayogo

Nur Afwa Sofia

 Empat tahapan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah meletakkan landasan bagi kehidupan bangsa yang menerapkan sistem demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dalam sistem tersebut. Reformasi tersebut pada dasarnya menuntut sistem politik check and balances, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, menegaskan kebebasan berpendapat, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. (Maruar Siahaan : Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Secara Damai Serta Implikasinya). Sejalan dengan hal tersebut pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memuat mengenai adanya hak bagi seorang Warga Negara Indonesia dalam kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, yang mana diatur dalam Pasal 28e ayat (3) yang menyebutkan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pada UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan pun sebenarnya telah mengatur mengenai adanya kebebasan dalam berserikat dan menyatakan pendapat, yang mana dahulu tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Perubahan tersebut tidak menyentuh pasal 28, namun mengadopsi norma hukum baru yang tertuang dalam pasal 28e, hal tersebut menurut Jimmly Ashidiqqi dianggap tidak mengandung jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara. Maka dari itu pemuatan pasal 28e ayat 3 tersebut adalah untuk menegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi, dan hak yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah dalam melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.

Untuk menjamin, melindungi dan menghormati setiap warga negaranya dalam berserikat dan berkumpul, yang bertujuan mulai dari melestarikan, memelihara norma, nilai-nila, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat hingga untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan negara di indonesia maka pemerintahan dan DPR membuat pengaturan mengenai pendirian organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Tujuan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentu saja untuk menjamin hal-hal tersebut di atas dan juga agar pemerintah dapat mengontrol aktivitas masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan ideologi bangsa dan tidak berbenturan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Namun, apakah pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dalam organisasi mayarakat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 3 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas) tersebut masih dapat diterapkan pada kondisi Nasional negara Indonesia saat ini? Karna senyatanya dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi kegiatan organisasi masyarakat (ormas) yang justru berbanding terbalik dengan harapan pencetusan undang-undang tersebut. Kegiatan-kegiatan ormas yang justru meresahkan sebegaian besar masyarakat indonesia. Layakkah ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat tetap berdiri dalam tatanan penyelenggaraan negara?

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan di atas bahwa keberadaan ORMAS di Indonesia tidak lain bertujuan untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia yang menujukkan adanya kemauan dari pemerintah untuk memenuhi, menghormati, memfasilitasi, dan melindungi HAM terutama mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Di sisi lain UU tersebut juga menjadi cerminan bahwa pemerintah telah menjalankan amanah dari UUD 1945. Hal tersebut dipayungi oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Namun, selain keberadaan ORMAS menimbulkan banyak dampak positif untuk Indonesia tapi tidak sedikit pula menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan rasa keresahan, kericuhan, sampai dianggap menimbulkan perpecah belahan WNI itu sendiri. Telah di contohkan dari beberapa kasus dan peristiwa-peristiwa negatif yang ditimbulkan ORMAS justru malah menjadikan bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila sevagai landasan Negara Indonesia.

Apabila dilihat dalam Pasal 2 UU tentang ORMAS yang menyebutkan bahwa “asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.  Dari Pasal tersebut apabila disinkronkan dengan realita ormas di Indonesia jelas telah melanggar UU tentang ormas. Sebagai contoh, tidak sedikit ormas-ormas di Indonesia mengatasnamakan agama/golongannya yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya keributan atau konflik secara anarkis yang menyebabkan berjatuhan korban dan mengancam keamanan Negara Indonesia. Dari pasal 2 UU Ormas juga telah dijelaskan mengenai asas suatu ormas bahwa “Asas suatu ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945” yang mana Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya mengenal satu agama melainkan 6 (enam) agama yang diakui. Memang mendirikan sebuah ormas adalah hak dari setiap WNI namun pada pokoknya tujuan dari ormas-ormas di indonesia haruslah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bersendikan Demokrasi.

Selain itu, Pasal 5 UU tentang Ormas mengatur tentang tujuan didirikannya ormas, hal yang perlu ditekankan ada pada huruf d yang berbunyi “ormas bertujuan untuk melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat” dari pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan realita tindakan ormas yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini. Ormas-ormas tertentu cenderung tidak memilki etika dan moral. Pada huruf g diatur pula bahwa “ormas bertujuan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negra” hal tersebut pula tidak tercermin dalam tindakan ormas yang lebih mencerminkan mengakibatkan perpecahan suku dan bangasa. Contohnya saja dalam beberapa kasus di yogykarta, pada tahun 2016 kasus pembubaran pesantren waria di Banguntapan, Bantul, oleh ormas tertentu. Lalu, pembubaran acara seni LadyFast di Survive Garage. The Wahid Institute mencatat tindakan tidak mentoleransi atau tindakan yang tidak menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di Yogyakarta sudah terjadi sejak 2012. Pada 2014, Wahid Institute menempatkan Yogyakarta di urutan kedua dalam kasus intoleransi, yakni sebanyak 21 kasus. Peringkat pertama ada Jawa Barat dengan 25 kasus dan peringkat ketiga ada Sumatera Utara dengan 18 kasus. Tahun 2015, kasus intoleransi di Yogyakarta dalam catatan Setara Institute ada sebanyak 10 peristiwa. Catatan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika justru mencatat ada 13 kasus intoleransi di Yogyakarta.

Pasal 59 UU tentang ORMAS menyebutkan bahwa “ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan, terhadap suku, agama, ras, atau golongan, ormas dilarang melakukan gerakan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum”. Dari beberapa larangan tersebut apabila diterapkan dalam realita tindakan ormas di Indonesia saat ini sudah jelas tindakan-tindakan ormas tersebut telah melanggar UU tentang Ormas dan sama sekali tidak mencerminkan cita-cita bangsa Negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 60 mengatur tentang sanksi. Pengaturan tentang sanksi dalam UU tersebut dinilai masih kurang menimbulkan efek jera bagi ormas-ormas yang melanggar UU tentang Ormas, karena apabila kita lihat tindakan-tindakan ormas pada saat ini sudah dalam tahapan yang berlebihan dan mengancam keamanan, kesatuan dan persatuan NKRI. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum untuk mengatur tentang pembubaran ormas atau sanksi-sanksi yang lebih tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Karena selain penegakan hukumnya yang harus ditingkatkan, kualitas dari suatu ormas juga perlu di tingkatkan agar tidak terjadi hal-hal seperti yang telah terjadi saat ini, karna hal tersebut maka perlu adanya pembaharuan hukum mengenai UU Ormas saat ini.
Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 06 November 2017 )
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 4 dari 23

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar