PKHB - Pusat Konsultas dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia

You are here: Home
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN WAN PRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN Cetak E-mail
Sunday, 23 January 2011

TINJAUAN YURIDIS TENTANG

PERBEDAAN WAN PRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

 

Oleh: M. Abdul Kholiq, SH.MHum.§



§ ) Ketua Departemen Pidana dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Pendahuluan

Manusia, selain merupakan makhluk pribadi dengan segala keunikan personality-nya,

ia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tercipta untuk berkehidupan bersama. Kehidupan yang saling membutuhkan, bahu membahu dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk tujuan survive, adalah realitas yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang dependen (salingbergantung) dengan sesama.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia sebagai subyek hukum untuk tujuan di atas, baik antara dua orang atau lebih, dapat terjadi dalam segala bentuk, patut atau tidak patut menurut parameter nilai susila, legal atau illegal menurut kriteria hukum dan lain sebagainya.

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (individual contract), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi "pengkhianatan" di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek-aspek hukum dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgen untuk dipahami oleh setiap manusia sebagai subyek hukum.

Sesuai dengan tema tulisan yang diminta yakni mengenai Perspektif Yuridis tentang Perbedaan Wan Prestasi, Penipuan, dan Penggelapan, maka untuk menguraikannya dalam ini kiranya perlu dikemukakan ilustrasi kasus yang menggambarkan kemungkinan terjadinya kompleksitas persoalan hukum terkait suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang. Kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yakni pada April 2010, Ali pernah memberikan modal usaha kepada temannya bernama Budi. Awalnya, Budi datang kepada Ali dengan rangkaian informasi usaha bisnis yang meyakinkan, sehingga akhirnya Ali tergerak untuk memberikan modal sebesar Rp: 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha Budi tersebut. Dalam perbincangan, antara lain Budi menyatakan bahwa setelah satu bulan kemudian, dia akan memberikan keuntungan dari usahanya itu kepada Ali sebesar 40% dari modal yang diberikan, dan jika tidak ada untung modal Ali akan tetap di kembalikan oleh Budi setelah satu bulan kemudian. Untuk lebih membangun komitmen usaha dan mengikat perjanjian, butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-. Tapi kenyataannya, hingga saat sekarang ini (yakni bulan September 2010), usaha Budi tidak ada keuntungan dan modal Ali belum juga dikembalikan. Bahkan Budi selalu "menghilang" saat hendak dikonfirmasi oleh Ali terkait modal dan usaha bisnisnya tersebut. Melihat realitas dan gelagat yang demikian, Ali melaporkan Budi ke aparat kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Penipuan. Bahkan dalam laporan tersebut Ali melapisi tuduhannya kepada Budi dengan dakwaan sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan.

 

Dalam kasus di atas, terlihat Ali sama sekali tidak mempedulikan bahwa awal mula hubungan dan tindakan hukum yang terjadi antara dirinya dengan Budi sesungguhnya adalah hubungan hukum keperdataan yakni perjanjian yang tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh Budi. Namun, apakah secara yuridis sikap Ali yang langsung Budi sebagai pelaku kejahatan Penipuan dan Penggelapan tersebut, memang bisa dan tepat untuk dilakukan? Tidakkah hakekat kasus di atas adalah masalah wan prestiasi dalam suatu perjanjian? Apa sesungguhnya batas-batas hal yang membedakan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan penipuan dan penggelapan yang sudah merupakan suatu kejahatan / tindak pidana? Berikut paparan singkat tentang hal-hal tersebut.

 

Wan Prestasi

Dalam perspektif hukum perdata, masalah wan prestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

1.       Dilihat dari Segi Sumber Terjadinya Wan Prestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirirrya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang."

Secara umum, wan prestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu :

a. tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau

b. tidaktepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau

c. tidak layak dalan pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

 

2.       Dilihat dari Segi Timbulnya Hak Menuntut Ganti Rugi

Penuntutan ganti rugi pada wan prestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdata telah menggariskan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban (baca: wan prestasi) sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur ".[1]

 

 

 

3.       Dilihat dari Segi Tuntutan Ganti Rugi

Mengenai perhitungan tentang besaranya ganti rugi dalam kasus wan prestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237B W / KUHPerdata yang menegaskan bahwa : "Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu meniadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya". Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPerdata menyatakan, "biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya".

Berdasarkan pasal 1246 BW / KUHPerdata tersebut, dalam wan prestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wan prestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW / KUHPerdata, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition, herstel in de oorpronkelijke toestand), herstel in de vorige toestand). Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada Putusan tertanggal 7 Oktobet 1976 yang menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”[2] Demikian pula Putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa "soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran".[3]

 

Deskripsi Ringkas tentang Penipuan dan Penggelapan

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut : (1) Unsur

perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya; (2) Unsur benda / barang; (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain; (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang; (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas : (l) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.[4]

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun" .

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum"; dan 2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willen en witens (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :[5]

a.         bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

b.         “menghendaki” atau setidaknya “'mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

c.          “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keselurahan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“

Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan 2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menguasai secara melawan hukum; (c) Unsur suatu benda; ( d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan (e) unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :[6]

a.     “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum

b.     “mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda

c.     “mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik   orang lain

d.     “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

 

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

1.  Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara  melawan hukum. Unsur melawan hukum (wederrnechtelijk toeeigenen) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.[7]

2.    Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.

3.   Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya     merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

 

Berdasarkan paparan singkat mengenai apakah hakekat perbuatan wan prestiasi, penipuan, dan pengelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa meskipun batas antara ketiganya dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan berdasar doktrin-doktrin hukum terkait. Sehingga suatu kasus wan prestasi sebagaimana telah diilustasikan pada pendahuluan, yang hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual indivual), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa” sebagai kasus kejahatan penipuan ataupun penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Disini etika berperkara atau mendampingi perkara seorang klien yang berbasis filosofi pengungkapan dan pembelaan yang benar (bukan sekedar yang bayar), menjadi hal yang signifikan untuk direnungkan dan lebih penting lagi ialah dipraktekkan.

Wallahu a'lamu bis showwaab.

 

 

 

Yogyakarta, 30 September 2010

 

 

 

M. Abdul Kholiq,SH.MHum.

 



[1] ) Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 186. K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959

[2] )  Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 196. K/Sip/1974 tertanggal 7 Oktober 1976

[3] )  Lihat Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1226. K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978

[4] ) Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

[5] ) P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 142

[6] ) Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi Ke-5, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 106.

[7] ) Ibid, Hlm. 108. R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, HLM. 223, lebih jauh menjelaskan bahwa perbuatan pelaku penggelapan yang menjadikan ia dapat dinilai secara yuridis telah berlaku “memiliki” barang yang ada padanya tersebut (baca: menguasai) ialah jika ia telah memperlakuan barang tadi seolah miliknya sendiri. Misal menjual, menggadaikan, memakan, dan lain sebagainya. Lihat pula Arrest Hoge Raad tanggan 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906.

 
Berikutnya >

Polls

Keberadaan PKBH FH UII dalam membantu menangani kasus hukum yang berada ti tengah-tengah masyarakat.
 

Who's Online


Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar